Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
(Kemennegkop dan UKM) terus mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi jasa
keuangan syariah (KJKS).
Hal ini dikarenakan eksistensi KJKS terbukti mampu mendorong
perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayahnya serta secara umum mampu menopang
pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi.
Mennegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, pertumbuhan dan
perkembangan lembaga keuangan syariah di Tanah Air cukup signifikan. Dengan
mengusung prinsip kemitraan dan kebersamaan, sistem keuangan syariah mampu
mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. "Kesadaran
masyarakat untuk memanfaatkan keuangan syariah terus meningkat. Masyarakat
juga mendukung penuh untuk menghidupkan lembaga keuangan syariah," kata
Suryadharma usai acara peresmian kantor KJKS BMT Tumang, Boyolali, Jawa
Tengah, Selasa (20/1).
Menurut dia, sebagai landasan hukum operasional dan pengawasan KJKS, diterbitkan
Keputusan Mennegkop dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maupun Peraturan Mennegkop dan UKM Nomor
35.2 dan Nomor 35.3 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen serta
Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS.
Selain itu, Peraturan Mennegkop dan UKM Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengawasan KJKS. Aturan-aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Keuangan Syariah. "Krisis keuangan global membuat dunia
mulai mengalihkan perhatian ke sistem ekonomi dan keuangan syariah. Terbukti
bahwa sistem keuangan syariah memiliki kekebalan terhadap krisis akibat spekulasi.
Konsep keuangan syariah sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi,
apalagi hampir seluruh perbankan juga memiliki unit syariah," tuturnya.
Seperti diketahui, Suryadharma meresmikan Kantor Pusat KJKS BMT Tumang yang
mengayomi sentra kerajian tembaga. Peresmian juga dihadiri Bupati Boyolali Sri
Moeljanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng A Sulhadi, serta sejumlah pejabat
lainnya.
KJKS BMT Tumang, Boyolali, yang bermodal awal hanya Rp 7,05 juta, kini memiliki
modal sekitar Rp 12 miliar setelah beroperasi selama 10 tahun. "Lembaga keuangan
mikro sempat diabaikan, namun sekarang sudah digandrungi oleh perbankan dan
pemodal besar. Bank-bank besar sudah terjun ke lembaga keuangan mikro karena
kredit mikro sangat menjanjikan. Kemungkinan kredit macet kredit mikro juga
sangat kecil atau nol persen. Inilah yang menjanjikan," katanya. (Andrian)
perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayahnya serta secara umum mampu menopang
pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi.
Mennegkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, pertumbuhan dan
perkembangan lembaga keuangan syariah di Tanah Air cukup signifikan. Dengan
mengusung prinsip kemitraan dan kebersamaan, sistem keuangan syariah mampu
mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. "Kesadaran
masyarakat untuk memanfaatkan keuangan syariah terus meningkat. Masyarakat
juga mendukung penuh untuk menghidupkan lembaga keuangan syariah," kata
Suryadharma usai acara peresmian kantor KJKS BMT Tumang, Boyolali, Jawa
Tengah, Selasa (20/1).
Menurut dia, sebagai landasan hukum operasional dan pengawasan KJKS, diterbitkan
Keputusan Mennegkop dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maupun Peraturan Mennegkop dan UKM Nomor
35.2 dan Nomor 35.3 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen serta
Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS.
Selain itu, Peraturan Mennegkop dan UKM Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengawasan KJKS. Aturan-aturan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Keuangan Syariah. "Krisis keuangan global membuat dunia
mulai mengalihkan perhatian ke sistem ekonomi dan keuangan syariah. Terbukti
bahwa sistem keuangan syariah memiliki kekebalan terhadap krisis akibat spekulasi.
Konsep keuangan syariah sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi,
apalagi hampir seluruh perbankan juga memiliki unit syariah," tuturnya.
Seperti diketahui, Suryadharma meresmikan Kantor Pusat KJKS BMT Tumang yang
mengayomi sentra kerajian tembaga. Peresmian juga dihadiri Bupati Boyolali Sri
Moeljanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng A Sulhadi, serta sejumlah pejabat
lainnya.
KJKS BMT Tumang, Boyolali, yang bermodal awal hanya Rp 7,05 juta, kini memiliki
modal sekitar Rp 12 miliar setelah beroperasi selama 10 tahun. "Lembaga keuangan
mikro sempat diabaikan, namun sekarang sudah digandrungi oleh perbankan dan
pemodal besar. Bank-bank besar sudah terjun ke lembaga keuangan mikro karena
kredit mikro sangat menjanjikan. Kemungkinan kredit macet kredit mikro juga
sangat kecil atau nol persen. Inilah yang menjanjikan," katanya. (Andrian)
0 komentar:
Posting Komentar